Dinas Pertanian Abaikan Permintaan Data Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Pertanian Takalar

Oleh Titah Rakyat id

 BreakingNews


TAKALAR – Kinerja pelayanan publik dan komitmen keterbukaan informasi di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar kembali menjadi sorotan publik. Hal ini mengemuka setelah adanya keluhan terkait diabaikannya permohonan data sekunder yang diajukan oleh mahasiswa lokal untuk kepentingan penyusunan tugas akhir (skripsi). 06/07/2026

Diketahui, Ruslan, seorang mahasiswa Program Studi Agribisnis dari Institut Teknologi Pertanian (ITP) Takalar, mengaku permohonan data akademis yang diajukannya tidak kunjung diindahkan oleh pihak dinas publik tersebut. Padahal, data yang diminta murni bersifat sektoral, mendasar, dan digunakan untuk kepentingan ilmiah, yakni penelitian mengenai "Pola Nafkah Petani Cabai Rawit di Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang".

Dalam surat permohonan resmi yang diajukan, data yang dibutuhkan meliputi data luas lahan potensial, volume produksi total, sebaran kelompok tani (Gapoktan) hortikultura yang aktif, hingga laporan ringkas kendala agroklimat di wilayah Kecamatan Mangarabombang untuk kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025).

Aktivis hukum sekaligus jurnalis lokal menilai, tindakan mendiamkan permohonan data ini merupakan preseden buruk bagi iklim akademik di Kabupaten Takalar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), data statistik pertanian tingkat kecamatan dan desa bukanlah informasi yang dikecualikan atau rahasia negara. Instansi pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memberikan respons tertulis maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima.

Sikap apatis birokrasi ini dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima yang kerap didengungkan pemerintah daerah. Tindakan mengabaikan surat resmi dari masyarakat dan mahasiswa juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penundaan berlarut atau maladministrasi dalam pelayanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi mengenai alasan pengabaian pelayanan permintaan data sekunder penelitian tersebut.

Brand Media PT Mahadewa Pratama Group

Komentar

Posting Komentar

Hakikat Bernegara untuk membela kepentingan Rakyat diatas kebenaran dan musyawarah

Postingan populer dari blog ini

FORUM TRANSPARANSI TANI, DESAK DINAS PERTANIAN BUKA DATA PENERIMA ALSINTAN KE PUBLIK

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
  TAKALAR — Transparansi penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak dan kelompok masyarakat sipil mendesak Dinas Pertanian agar mempublikasikan daftar Kelompok Tani (Poktan) penerima alsintan secara terbuka guna mencegah praktik nepotisme dan memastikan bantuan tepat sasaran. Selama ini, tidak dipublikasikannya daftar penerima bantuan kerap berlindung di balik alasan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Padahal, publik tidak menuntut pembukaan data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kontak pribadi, melainkan transparansi dasar yang mencakup nama kelompok tani, lokasi desa/kecamatan, serta jenis dan jumlah unit alsintan yang diterima. "Pengaburan data sensitif (redaction) sangat mudah dilakukan tanpa harus menyembunyikan seluruh informasi publik.  Menutup total akses data alokasi alsintan justru memicu kecurigaan publik terkait tata kelola dan potensi penyalahgunaan bantuan," ujar perwakilan warga/pemerhat...
Selengkapnya

Bupati Takalar Silaturahmi Dengan Ketum KKTP Di Jakarta Perkuat Percepatan Pembangunan

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
BreakingNews Jakarta 23 Agustus 2026 - Dukungan terhadap percepatan pembangunan Kabupaten Takalar terus mengalir dari berbagai elemen, termasuk masyarakat Takalar yang berada di perantauan. Komitmen tersebut mengemuka saat Penjabat Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Takalar Panrannuangku (KKTP) Jakarta, Hasanuddin Tisi Dg Lewa, bersama jajaran pengurus di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan tersebut, Bupati Daeng Manye memaparkan berbagai program strategis serta capaian pemerintahan yang tengah berjalan maupun yang direncanakan. Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah akselerasi digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik agar lebih transparan, responsif, serta efisien.  Selain itu, dipaparkan pula peluang pengembangan sektor perikanan, kelautan, investasi, infrastruktur, pertanian, kepemudaan, pendidikan, dan kesehatan. Pemaparan tersebut mendapat sambu...
Selengkapnya

Redaksi dan logo titahrakyat.id

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
TitahRakyat.id adalah platform media digital tepercaya di bawah naungan PT Mahadewa Pratama Group yang didedikasikan untuk menyebarkan informasi, kontrol sosial, serta wawasan mendalam di bidang hukum, publik, dan kemasyarakatan. Portal ini hadir sebagai sarana kebebasan berekspresi sekaligus jembatan antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum dalam mendukung transparansi serta keadilan sosial di Indonesia. ​ Visi & Misi ​ Visi: Menjadi portal media berita dan kontrol sosial terdepan yang menginspirasi, mengedukasi, serta memperjuangkan aspirasi rakyat berbasis kebenaran dan keadilan. ​ Misi: Menyajikan berita, laporan investigasi, dan isu-isu publik terkini secara akurat, obyektif, dan berimbangan. Menjadi ruang kontrol sosial yang kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, penegakan hukum, serta tata kelola publik. Mendorong keterbukaan informasi serta edukasi hukum bagi masyarakat luas. ​ Fokus Konten ​ Hukum & Keadilan: Pengawasan peneg...
Selengkapnya

Tambang Ilegal Marak di Takalar, Sikap Diam Aparat dan Pemerintah Dipertanyakan

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
Potret tambang di takalar TAKALAR, 24 Juli 2026 – Maraknya keberadaan pertambangan diduga ilegal di Kabupaten Takalar kian tak terelakkan dan berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Meski hampir setiap bulan diberitakan oleh media massa, aktivitas tambang liar tersebut tetap berjalan melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Selain ancaman kerusakan kawasan pertanian dan pesisir seperti yang terjadi di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan, Polsel dan Polut, praktik penambangan ilegal juga menyasar lahan produktif warga di berbagai desa lainnya di Takalar. Sejumlah areal persawahan warga kini melaporkan telah berubah fungsi menjadi lokasi pengerukan tambang. Dampak destruktifnya tidak hanya dialami oleh pemilik lahan tambang, tetapi juga merusak ekosistem pertanian di sekitarnya.  "Sawah-sawah di sekitar bekas tambang perlahan tanahnya merosot dan amblas ke dalam lubang galian. Petani kehilangan mata pencaharian karena lahan mereka tidak bisa lagi ditanami," ujar s...
Selengkapnya

Dugaan Pelanggaran dan Pembiaran Rangkap Jabatan ASN dan Perangkat Desa pada Kelompok Tani dan Gapoktan, Potensi Cacat Administrasi dan Benturan Kepentingan di Takalar.

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
TAKALAR — Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 diduga marak terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) hingga Pamong/Perangkat Desa terindikasi masih menduduki posisi strategis sebagai pengurus inti Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). (19/08/2026) Kondisi yang disinyalir telah berlangsung bertahun-tahun ini memicu sorotan tajam. Pasalnya, keterlibatan aparatur negara dalam kepengurusan kelembagaan petani tidak hanya melanggar aturan teknis kementerian, tetapi juga berpotensi menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Menabrak Regulasi Kementerian dan Disiplin ASN Berdasarkan Lampiran Bab III Halaman 22 Angka 2 huruf (d) Permentan No. 67/2016, secara tegas diatur bahwa syarat pengurus Gapoktan maupun Poktan adalah "tidak berstatus sebagai aparat/PNS/pamong desa". Aturan ini dirancang agar kelembagaan t...
Selengkapnya

Berikut 16 Daftar Nama-Nama Pejabat Pemkab Gowa Yang di Isu di Berhentikan Sementara.

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
GOWA, SULSEL 22 Agustus 2026 — Jagat media sosial dan ruang publik di Kabupaten Gowa Sulawesi selatan dihebohkan oleh beredarnya kabar mengenai rencana pemberhentian sementara 16 pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa. Informasinya merebak cepat setelah diunggah oleh akun warganet inisial S di grup Facebook Kabar Gowa Terkini. Daftar yang beredar memuat sejumlah nama pejabat penting, mulai dari pimpinan dinas, badan, inspektorat, hingga jabatan Sekretaris Daerah. Berikut daftar nama dan jabatan yang tertulis dalam isu yang beredar: Muh. Agus Salim Harahap, S.Sos. — Kepala Dinas Perhubungan Gowa H. Andy Azis Peter, S.H., M.Si. — Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Syahrul Syahrir, S.T. — Inspektur Inspektorat Daerah Gowa Mahmud, S.Sos., M.M. — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Gowa Idil Hafid, M.Si. — Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa Ary Mahdin Asfari, S.STP., M.Si. — Kepala Dinas Pariwisata Gowa Muh. Sahir — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Gowa Abidzar Husai...
Selengkapnya

Kepala Sekolah SDN 97 Tamasongo Galut Geram dan Tantang Wartawan di Beritakan

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
  TAKALAR, Sulawesi selatan – Profesi wartawan memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan demokrasi. Selain melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, insan pers juga memiliki tanggung jawab sebagai sosial kontrol serta turut mengawasi jalannya pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah. Namun, fungsi kontrol sosial tersebut justru mendapat respons kurang baik dari Kepala SDN 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kepala sekolah tersebut dikabarkan geram setelah adanya pemberitaan terkait pembangunan revitalisasi di lingkungan sekolahnya, Selasa (26/8/2026). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dua orang masyarakat yang enggan disebutkan namanya, kepala sekolah tersebut bahkan diduga meminta agar pemberitaan mengenai pembangunan revitalisasi di sekolah tersebut dihapus. Permintaan itu disebut berkaitan dengan narasi pemberitaan yang menyoroti para pekerja proyek yang diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana keten...
Selengkapnya

Lima Pimpinan BAZNAS Takalar Periode 2026–2031 Resmi Dilantik

Oleh
Gambar
Takalar, 19 Agustus 2026 Lima Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Takalar periode 2026–2031 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Takalar, Daeng Manye, pada Rabu (19/8/2026). Kegiatan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 WITA di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar. Pelantikan ini menjadi momentum pergantian kepemimpinan BAZNAS Takalar sekaligus memperkuat komitmen pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Takalar. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M.; Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan H. Ridwan Ilyas, S.E., M.M.; Wakapolres Takalar Kompol Alauddin Torki, S.Sos., M.M., mewakili Kapolres Takalar; Kasdim 1426 Takalar Mayor Halik, mewakili Dandim 1426 Takalar; Kasubsi I Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Takalar Muhammad Ikhsan Al Fakih, S.H., M.H., mewakili Kajari Takalar; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar Solihin, S....
Selengkapnya

Isu "Balas Budi" Dibalik Pelantikan Baznas Takalar: Jabatan Suami di Baznas, Istri Di Bawaslu

Oleh Titah Rakyat id
Gambar
 BreakingNews TAKALAR (23 Agustus 2026) – Pelantikan lima pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Takalar periode 2026–2031 oleh Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye pada Rabu (19/8/2026) menyisakan sorotan tajam publik. Di balik seremoni pengambilan sumpah jabatan tersebut, berhembus isu tak sedap mengenai dugaan politik "balas budi" antara lingkaran kekuasaan Pemkab Takalar dengan penyelenggara pengawas pemilu. Nama Karim—salah satu pimpinan Baznas terlantik yang digadang-gadang berpeluang kuat menduduki kursi Ketua—menjadi pusat perbincangan. Selain dinilai memiliki kedekatan dengan Bupati Mohammad Firdaus, Karim diketahui merupakan suami sah dari Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nelliyati. Sontak, konstelasi ini memicu asumsi liar di tengah masyarakat. Penunjukan Karim disinyalir sebagai bentuk kompensasi politik dari pasangan Bupati Mohammad Firdaus dan Wakil Bupati Hengky Yasin pasca-kontestasi Pilkada. Menanggapi gejolak isu yang beredar, Ketua Bawaslu Tak...
Selengkapnya