Kepala Sekolah SDN 97 Tamasongo Galut Geram dan Tantang Wartawan di Beritakan
Namun, fungsi kontrol sosial tersebut justru mendapat respons kurang baik dari Kepala SDN 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kepala sekolah tersebut dikabarkan geram setelah adanya pemberitaan terkait pembangunan revitalisasi di lingkungan sekolahnya, Selasa (26/8/2026).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dua orang masyarakat yang enggan disebutkan namanya, kepala sekolah tersebut bahkan diduga meminta agar pemberitaan mengenai pembangunan revitalisasi di sekolah tersebut dihapus. Permintaan itu disebut berkaitan dengan narasi pemberitaan yang menyoroti para pekerja proyek yang diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Selain persoalan keselamatan kerja, pembangunan revitalisasi SDN 97 Tamasongo juga menjadi perhatian publik karena adanya dugaan sejumlah material bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan standar kelayakan. Dugaan tersebut tentu membutuhkan klarifikasi dari pihak pelaksana pekerjaan maupun instansi terkait agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, pemberitaan yang dilakukan media pada prinsipnya bertujuan menyampaikan informasi dan membuka ruang transparansi, termasuk dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kritik dan sorotan publik diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja sesuai aturan, standar teknis, dan ketentuan yang berlaku.
Publik pun berharap pihak pemerintah dan instansi teknis terkait tidak menutup mata terhadap berbagai sorotan yang muncul. Pengawasan khusus dinilai perlu dilakukan terhadap pembangunan revitalisasi SDN 97 Tamasongo, terutama menyangkut kualitas material, penerapan standar teknis, serta keselamatan para pekerja di lapangan.
Masyarakat berharap proyek revitalisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menghasilkan bangunan yang aman, layak, serta berkualitas bagi para siswa dan tenaga pendidik. Sementara itu, pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan membuka ruang komunikasi secara transparan agar seluruh informasi yang berkembang dapat diuji secara objektif sesuai fakta di lapangan.
(Jf Daengku)
![]() |
| Brand Media PT Mahadewa Pratama Group |



Komentar
Posting Komentar
Hakikat Bernegara untuk membela kepentingan Rakyat diatas kebenaran dan musyawarah