TAKALAR Sulawesi selatan, 27/8/2026 — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar yang gencar meluncurkan berbagai aplikasi berkedok transformasi digital menuai kritik tajam dari masyarakat. Sorotan publik mengemuka setelah akun Facebook manyengka nyengka mengunggah kritikan terbuka terkait efektivitas berbagai program digitalisasi daerah, termasuk berbagai aplikasi diantaranya One Click dan aplikasi bebas temuan di instansi Inspektorat.
Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan manfaat nyata dari maraknya aplikasi OPD yang dinilai hanya menjadi seremonial belaka. "Jangan sampai peluncuran berbagai aplikasi ONE CLICK hanya satu kali klik saja sudah berhenti begitu saja, hanya saat peluncuran saja," tulisnya. Ia menambahkan bahwa jika aplikasi yang dibuat tidak maksimal dan tidak menjadi solusi bagi pemerintah desa maupun masyarakat, keberadaannya tidak perlu dipertahankan.
Gelombang kritik tersebut merembet ke kolom komentar dan memicu reaksi luas dari warganet dengan berbagai latar belakang:
Akun Suaib Dp yang mengaku sebagai analis IT menyayangkan peluncuran aplikasi tanpa analisis kebutuhan masyarakat yang matang. Senada dengan itu, akun Bahrum menyoroti pemborosan anggaran dan mengusulkan integrasi. "Bukan uang sedikit itu setiap bikin aplikasi, bagusnya kalau 1 saja aplikasi yang terintegrasi ke seluruh layanan publik," tegas Bahrum.
Akun Andi Arungkeke Irsan mendesak evaluasi data sensus statistik akibat ketidaksesuaian penetapan desil ekonomi warga. Menurutnya, warga mampu justru mendapat desil rendah (penerima bantuan), sementara warga kurang mampu justru terdata pada desil tinggi.
Sejumlah warganet menilai Pemkab Takalar salah menentukan prioritas pembangunan. Akun Zainal Hamid menulis komentar menohok, "Buat apa digital, itu jalan perbaiki sana! Jangan nanti dekat pemilihan baru berjanji." Senada, akun Ikbal Motor, Tetta Mamba, dan Suaib Dp menegaskan bahwa kebutuhan mendesak warga saat ini adalah perbaikan jalan rusak serta penataan pelayanan kesehatan, bukan penambahan aplikasi yang dinilai "nol besar".
Maraknya keluhan ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara jargon Takalar Cepat yang diusung pemerintah daerah dengan realitas kebutuhan dasar masyarakat di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi Bupati Takalar beserta jajaran Pemkab Takalar untuk memberikan tanggapan resmi.