Warga menduga kelancaran keluarga perangkat desa tersebut dalam memborong berbagai paket bantuan pertanian dan proyek infrastruktur tidak lepas dari bentuk "balas budi politik". Hal inilah yang diduga membuat pengawasan dari pihak berwenang di tingkat lokal terkesan longgar, sehingga mempermudah mereka memperoleh beragam kucuran dana secara terus-menerus.
Sebelumnya, Muh. Rusli dg Leo yang merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani disorot karena diduga menguasai pelaksanaan proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) senilai Rp 500 juta pada Agustus 2026. Sementara itu, sang istri yang memimpin Kelompok Wanita Tani (KWT) diduga mengelola dana bantuan program sebesar Rp 60 juta.
Keresahan warga semakin memuncak lantaran pemanfaatan dana bantuan tersebut dinilai tidak transparan dan hanya bersifat seremonial belaka. Berdasarkan pantauan di lapangan, lahan pekarangan atau kegiatan kelompok tani binaan KWT hanya tampak aktif dan tertata rapi sesaat sebelum atau ketika tim peninjau serta survei dari instansi terkait datang. Setelah proses peninjauan selesai, aktivitas di lokasi tersebut kembali mati dan tidak menunjukkan keberlanjutan.
"Kondisi ini sudah menjadi rahasia umum di desa. Bantuan seolah dimonopoli oleh lingkaran dalam kekuasaan desa sendiri karena diduga ada oknum kuat di belakangnya yang mengatur," ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Masyarakat mendesak agar pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta Tim Satgas pengawas program pemerintah pusat segera turun tangan melakukan investigasi mendalam. Audit independen dinilai mendesak untuk membongkar aliran dana PISEW dan bantuan KWT, sekaligus memutus mata rantai dugaan Monopoli, konflik kepentingan serta praktik balas budi politik di Desa Banggae.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi kepala dusun dan istri serta pemerintah desa Banggar kabupaten Takalar Sulawesi selatan untuk memberikan tanggapan resmi.
